RETHINKING: HAKIKAT INTEGRITAS DALAM DUNIA PERADILAN GUNA MEWUJUDKAN PERADABAN PUBLIK DI ERA SOCIETY 5.0

Authors

  • Ardhiwinda Kusumaputra Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.25216/jl.v2i1.32

Keywords:

Rethinking; Hakikat Integritas; Dunia Peradilan; Peradaban Publik; Society 5.0

Abstract

The law is formed is to meet human needs. The existence of a judiciary with integrity is actually a bridge in actualizing law according to the needs of society. However, in reality there are still many irregularities in the administration of the justice system in Indonesia. Demonstrates an inconsistency in its integrity. This also cannot be separated from the unclear meaning of integrity from a regulatory perspective. Addressing two main problems. First, what is the nature of integrity in the world of justice as the basis for realizing public civility? Second, what are the efforts to strengthen integrity in order to create public civilization in the era of society 5.0? Clarity on the meaning of integrity is needed, especially from the perspective of legal hermeneutics. Providing an understanding of integrity as a manifestation of God's values, integrity as a public contract, and integrity as a legal consequence. Efforts to strengthen integrity can be done with a legal system approach. First, carry out regulatory arrangements, namely by providing clarity on the formulation at the level of the law regarding integrity. Second, institutional arrangements, which in this case are built on conventional and digital integration patterns. Third, directing to new habits based on a basic understanding of integrity. Aiming at the same perspective on integrity supported by conventional and digital integration.

References

Abdullah, Burhanuddin. Budaya Kerja Perbankan. Jakarta: LP3ES, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Konstitusi Sosial, Institusionalisasi Dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2015.

Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru. “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang.” Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan 2, no. 2 (2020): 58–74. https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318.

Black, Henry. Black’s Law Dictionary. Minnesota: West Group, 1979.

Budiardjo, Miriam. Dasar - Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Friedman, Lawrence M. The Legal System, A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Fukuyama, Mayumi. “Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society.” Japan SPOTLIGHT 27, no. August (2018): 47–50.

Gea, A, A. “Integritas Diri: Keunggulan Pribadi Tangguh.” Character Building Journal Vol 3, no. No 1 (2006): 16–26.

Gunardi Endro. “Menyelisik Makna Integritas Dan Pertentangannya.” Integritas: Jurnal Antikorupsi 3, no. 1 (2017): 131–52.

Hidayatulloh, S, and F Wulandhani. “Peningkatan Aspek Integritas Dan Aspek Teknologi Bagi Civitas Akademika Hukum Guna Mewujudkan Profesionalisme Hukum Dan Cakap Literasi Digital: Improving ….” Seminar Nasional Hukum … 7, no. 2 (2021).

Indonesia, Ombudsman Republik. “Fenomena Kasus Berlarut Di Layanan Peradilan,” 2022. https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--fenomena-kasus-berlarut-di-layanan-peradilan.

Jayus, Jaja Ahmad, and Et.al. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim.” Jakarta, 2015.

Komisi Yudisial RI. “Meningkatkan Kapasitas Dan Integritas Hakim.” Majalah Komisi Yudisial : Media Informasi Hukum Dan Peradilan. Jakarta, 2019.

Kurnia, Muchammad Razzy, Syahrul Adam, and Satria Alam. “Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat” 21, no. 2 (2021): 97–112.

Kurniawan, A., and A. Nur. “Prospek Dan Tantangan Implementasi E-Court,” Majalah Peradilan Agama,” 2020.

Nasution, Bahder Johan. “Eksistensi Lembaga Peradilan Dalam Negara Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia.” Al-Risalah 15, no. 2 (2015): 199–211.

Palmer, Ricard E. Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Robinson, Simon. “Integrity and Its Counterfeits: Shakespeare’s Henriad.” Palgrave Communications 2 (2016). https://doi.org/10.1057/palcomms.2016.68.

Samosir, Samuel Saut Martua. “Penerapan Penggunaan Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Konteks Pencapaian Keadilan.” Jurnal Supremasi 9, no. 2 (2019).

Saputra, Andi. “2022 Sejarah Buruk Pengadilan, 2 Hakim Agung Ditahan KPK,” 2023. https://news.detik.com/berita/d-6492412/2022-sejarah-buruk-pengadilan-2-hakim-agung-ditahan-kpk.

Simorangkir. Etika : Bisnis, Jabatan, Dan Perbankan. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Suadi, Amran. Filsafat Keadilan: Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.

Suparto. “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam.” Jurnal Selat 4, no. 1 (2016). https://doi.org/10.24014/hi.v19i1.7044.

Tanya, Bernard L., and Et.al. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Thea, Ady. “Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Hukum, Kejaksaan Raih Persentase Tertinggi,” 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejaksaan-raih-persentase-tertinggi-lt6384318aad940.

Trescastro, Sandro. “Ethics, Codes of Conduct and Integrity Inthe Brazilian Public Administration.” Administração Pública e Gestão Social 14, no. 4 (2022): 1–15.

Usman Rasyid, Fence M. Wantu, Novendir M. Nggilu. Wajah Kekuasan Kehakiman Indonesia. Repository.Ung.Ac.Id. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Zainuri, Mohamad, Mahfayeri, Suparman, and Dany Setyawan. Konsepsi Integritas. Riau: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah.

Published

03/22/2024

How to Cite

Ardhiwinda Kusumaputra. 2024. “RETHINKING: HAKIKAT INTEGRITAS DALAM DUNIA PERADILAN GUNA MEWUJUDKAN PERADABAN PUBLIK DI ERA SOCIETY 5.0”. Judex Laguens 2 (1):1-24. https://doi.org/10.25216/jl.v2i1.32.

Issue

Section

Articles