PRINSIP TUNTAS SEBAGAI MANIFESTASI KEADILAN DALAM UPAYA REKONSTRUKSI PUTUSAN ATAS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Authors

  • Samsiati Samsiati Universitas Airlangga

DOI:

https://doi.org/10.25216/jl.v2i1.35

Keywords:

Judgment; Niet-Ontvankelijk verklaard; Complete Judgment Principles

Abstract

To this date, the applicable rules and regulations in Indonesia have not specified the reasons on which a court may declare a lawsuit inadmissible (Niet-Ontvankelijk verklaard). Although there is still a substantial amount of jurisprudence that fills in legal gaps, uniformity has not been attained. This legal void may lead to Niet-Ontvankelijk verklaard contradicting the principle of prompt, simple, low cost, and complete judgment. This study employs legal research with statute approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach to examine this issue. This study reaches conclusions: First, the ratio legis of Niet-Ontvankelijk verklaard is intended to permit civil lawsuits that do not meet the legal conditions for a lawsuit to be settled at the outset of the case settlement procedure, without first analyzing the subject matter of the case. Second, it is paramount essential to introduce new provisions in Indonesia's Civil Procedure that regulates: the types and forms of exceptions; rules on the limitation of legal remedies against Niet-Ontvankelijk verklaard; and an active and ex officio affirmation of the judge's authority stating that the lawsuit cannot be accepted, without objection or exception from the defendant, so long as the decision is based on the reasons for the exception.

References

Ahmad Z. Anam, Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dapat Diajukan Ulang?, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/ publikasi/artikel/kapan-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-dapat-diajukan-ulang-oleh-ahmad-z-anam-23-10, diakses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 17.00 WIB.

A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Dory Reiling, Teknologi untuk Keadilan Bagaimana Teknologi Informasi dapat Mendukung Reformasi Pengadilan, (Bandung: Alumni, 2009).

Dutchcivil Law, Hukum Acara Perdata Negara Belanda, http://www. dutchcivillaw.com/civilprocedureleg.htm, diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 17.02 WIB.

Dwi Agustine, “Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata”, Rechvinding, Vol. 6, No. 1, (2017).

E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, (Jakarta: Kompas, 2007).

E. N. Butarbutar, Hukum Pembuktian, Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016).

Fedlex, Hukum Acara Perdata Negara Swiss, https://www.fedlex. admin.ch/eli/cc/2010/262/en. diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 17.01 WIB.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Hulman Panjaitan, Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Hunud Abia Kadouf, ‎Kafayat Motiwela Quadri, Latin Legal Phrases, Terms and Maxims as Applied by the Malaysian Courts, (Singapore: Partridge Publishing Singapore, 2017).

Howard Zeh, The Little Book of Restorative Justice, (Pennsylvania: Good Books, 2002).

Ilo, Hukum Acara Perdata Republik Rakyat China, https://www.ilo.org/ dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/49687/108073/F-10525823/ CHN49687%20Eng%20 2007.pdf. diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 17.02 WIB.

Izzatun Tiyas Rahmatin dan M. Nur Syafiuddin, The Reformulation of Parties Domicile Requirements in Small Claim Court, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9 No. 3, (2020).

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, (Jakarta: The Biography Institute, 2007).

Josef M. Monteiro, “Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25 No. 2, (April 2007).

Legis, Hukum Acara Perdata Negara Bagian Louisiana, https://www.legis. la.gov/legis/Laws_Toc.aspx?folder=68&level=Parent. diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 17.00 WIB.

Legis Quebec, Hukum Acara Perdata Negara Quebec, https://www. legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/C-25?&target=. diakses pada tanggal 21 Maret 2023 pukul 17.02 WIB.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Pembatasan Perkara, Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2010).

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009).

Linda Mullenix, et.al., Understanding Federal Court and Jurisdiction, (United Kingdom: Lexisnexis, 1988).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting, Edisi II, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1992).

Mohammad Saleh, Problematika Titik Singgung Perkara Perdata di Peradilan Umum dan Perkara dengan Perkara di Lingkungan Peradilan Lainnya, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap pada Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

Murni, “Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”, Arena Hukum, Vol. 6, No. 1 (2012).

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Nely Sama Kamalia, Asas Pasif dan Aktif Hakim Perdata Serta Relevansinya dalam Konsep Kebenaran Formal, https://www.pa-rumbia.go.id/ images/Artikel-Website-PA-Rumbia.pdf, diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 18.20 WIB.

Peraturan Mahkmaha Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkmaha Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 18/Pdt.G/2020/ PN.Pyh.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1216/Pdt.G/2019/ PN.Sby.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 136/Pdt.G/2021/ PN.Sby.

Reglement voor de Buitengewesten (RBg).

Ridwan Mansyur dan D. Y. Witanto, Gugatan Sederhana, Teori, Praktik dan Permasalahannya, (Jakarta: Pustaka Dunia, 2017).

Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta Press, 2008).

Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

Sunarto, Prinsip Hakim Bersifat Aktif dalam Perkara Perdata, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/ IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 017/KMA/SK/ II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

Takdir Rahmadi, Sistem Kamar Dalam Mahkamah Agung: Upaya Membangun Kesatuan Hukum, www.mahkamahagung.go.id/ id/artikel/2141/sistem-kamar-dalam-mahkamah-agung-upaya-membangun-kesatuan-hukum-profdrtakdir-rahmadi-sh-llm, diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 18.20 WIB.

Tasniem Anwar, “Time will tell: Defining Violence in Terrorism Court Cases”, Vol. 53, No. 2, (2022).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974.

Published

03/22/2024

How to Cite

Samsiati, Samsiati. 2024. “PRINSIP TUNTAS SEBAGAI MANIFESTASI KEADILAN DALAM UPAYA REKONSTRUKSI PUTUSAN ATAS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA”. Judex Laguens 2 (1):25-54. https://doi.org/10.25216/jl.v2i1.35.

Issue

Section

Articles