Pengawasan Hakim Melalui Pembaharuan Sistem Eksaminasi Terintegrasi di Indonesia

(Penguatan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Implementasi Sistem Terintegrasi Eksaminasi Nasional (SITENAS) guna Menjaga Kualitas, Integritas, dan Kredibilitas Hakim)

Authors

  • Daviena Putri Anjani Affiliation: Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia
  • Maritza Lasya Darmawan Affiliation: Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia
  • Muhammad Atmakeno Daniswara Affiliation: Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia
  • Mika Abdurrahman Saleh Affiliation: Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.25216/ikahi.2.3.12.2024.357-381

Keywords:

PENGAWASAN HAKIM MELALUI PEMBAHARUAN SISTEM EKSAMINASI TERINTEGRASI DI INDONESIA, PENGAWASAN HAKIM, SISTEM EKSAMINASI TERINTEGRASI DI INDONESIA

Abstract

Judges are essentially officium nobile; the main component of the judiciary as law enforcers. In carrying out their noble duties, a judge must uphold quality, integrity and credibility in carrying out their duties. However, the reality shows a paradoxical condition where there are serious problems within the judiciary, namely the rampant abuse of authority committed by judges related to violations of the code of ethics. This is due to the weak internal supervision of judicial bodies towards judges. One of the efforts that can be made to tighten supervision of judges‘ performance is through strengthening the examination of judges’ decisions. This effort is carried out as a form of quality control over decisions because a judge's decision is a reflection of its quality. The implementation of the examination itself is not new in Indonesia because the implementation has been mandated in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 1967. However, the examination system in Indonesia has not been implemented effectively because it still experiences several obstacles in its implementation, such as weak and ageing regulations that have led to suboptimal implementation of the examination. These problems are exacerbated by the lack of clarity of the examination mechanism in Indonesia, causing uncertainty about the parameters and procedures used. For this reason, solutive measures are needed to maximise the implementation of the examination in an effort to strengthen the integrity, quality and credibility of judges through strengthening the Supreme Court Supervisory Agency accompanied by confirmation of the procedures and mechanisms of examination in Indonesia.

References

Abd. Salam. Maksud, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Eksaminasi Putusan Peradilan, https://berandahukum.com/a/Eksaminasi-Putusan-Peradilan, diakses 22 Maret 2024.

Abdul Jalil, Mantan Hakim Tinggi Pengawas di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, Semarang, 27 Maret 2024

Ady Thea DA, “Ikhtisar Benahi Peradilan, Prof Gayus Usul Pembentukan Lembaga Eksaminasi Nasional”, hukumonline.com: 2024. Ikhtiar Benahi Peradilan, Prof Gayus Usul Pembentukan Lembaga Eksaminasi Nasional (hukumonline.com) diakses 24 Maret 2024.

Ahmad Rafuan, E-Eksaminasi Sebagai Inovasi Untuk Meningkatkan Kualitas Hakim Peradilan Agama, https://pa-kualakapuas.go.id/e-eksaminasi-sebagai-inovasi-untuk-meningkatkan-kualitas-hakim-peradilan-agama-oleh-ahmad-rafuan-s-sy/, diakses 22 Maret 2024.

Ali Ridho, “OTT Hakim dalam Problem Pengawasan”, https://law.uii.ac.id/blog/2017/03/14/ott-hakim-dan-problem-pengawasan-disampaikan-oleh-ali-rido/, diakses 25 Maret 2024.

Alvin Fritz Situmeang, Peranan Eksaminasi Putusan Pengadilan yang Dipandang Bertentangan Dengan Rasa Keadilan, (Studi Putusan Pengadilan Nomor 304/Pid.Sus/2011/PN.Tjk), Universitas Lampung, 2019.

Andi, Ghifar, “Hasil Eksaminasi Putusan Dani Susanda Korban Dugaan Rekayasa Kasus dan Desakan Pengusutan Kasus Penyiksaan, https://kontras.org/2019/11/29/hasil-eksaminasi-putusan-dani-susanda-korban-dugaan-rekayasa-kasus-dan-desakan-pengusutan-kasus-penyiksaan/, diakses 24 Maret 2024.

Asep Nursobah, 2011, “Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan”, Khazanah Pemikiran Hukum, Kepaniteraan Mahkamah Agung. https://kepaniteraan. mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh, diakses 23 Maret 2024.

Emerson Yuntho, Aris Purnomo, Wasingatu Zakiyah. Panduan Eksaminasi Publik (Jakarta).

E. Sundari, Menciptakan Lembaga Eksaminasi Sebagai Social Control dalam Wasingatu Zakiyah, et.al., Panduan Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2013.

FC Susila Adiyanta, “Hukum dan Proses Pengambilan Putusan oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Ajudikasi [Theories of Adjudication]”, (Administrative Law & Governance Journal: Vol 4 Issue 2, June 2021).

Gebrak.id, “Uji Ulang Putusan Pengadilan Kontroversial, Prof Gayus Lumbuun Usulkan Pembentukan Lembaga Eksaminasi Nasional”, Gebrak.id: 2024 Uji Ulang Putusan Pengadilan Kontroversial, Prof Gayus Lumbuun Usulkan Pembentukan Lembaga Eksaminasi Nasional - Gebrak.id diakses pada 25 Maret 2024.

Indonesia Corruption Watch, “Menyoal Putusan Janggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Pembangkangan Konstitusi, Politis, dan Sesat Pikir Argumentasi Hukum, https://antikorupsi.org/id/menyoal-putusan-janggal-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-pembangkangan-konstitusi-politis-dan-sesat, diakses pada 22 Maret 2024.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Lawrence M. Friedman, “The Legal System : A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation”, New York 1975.

Lilik Hendro Nugroho, Aidul Fitrichiada Azhar, Community Participation On The Quality Of Judge's Decisions Through Legal Annotations.

Mahkamah Agung RI, 2005. Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, Jakarta: Mahkamah Agung.

M. Nur Syafiuddin, Khoirul Anwar, Sudarsono, Irvan Mawardi dan Ahmad Zainul Anam, "Implementasi Wewenang Komisi Yudisial Dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim, (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2024)

Muhammad Hatta Ali dalam Majalah Internal Badilum MA RI Volume V/EDISI 31/ Juli-Agustus-September, 2019.

Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.

Riki Perdana Raya Waruwu, “Menyoal Salah Ketik Putusan Hakim”, https://ikahi.or.id/artikel/menyoal-salah-ketik-putusan-hakim, diakses 25 Maret 2024.

Rofiq Hidayat, Menkopolhukam: Kita Cari Formula Mereformasi Peradilan, Hukum Online: 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/menkopolhukam--kita-cari-formula-mereformasi-peradilan-lt6334013bacae7?page=3# diakses pada 25 Maret 2024.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty).

Susanti Adi Nugraha, “Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan,” dalam Wasingatu Zakiyah, et.al., Panduan Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2013.

Syakirun Ni’am dan Novianti Setuningsih, “21 Hakim Terjerat Korupsi, Ketua MA Sebut Masih Banyak Hakim yang bagus”, Kompas.com (18 Nov 2022), https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/14093661/21-hakim-terjerat-korupsi-ketua-ma-sebut-masih-banyak-hakim-yang-bagus?page=all, diakses 21 Maret 2024.

Singgih Wiryono, Dani Prabowo, “MKH Pecat 4 Hakim yang Terbukti Langgar Kode Etik Sepanjang Januari-September 2023”, https://nasional.kompas.com/read/2023/11/04/06330181/mkh-pecat-4-hakim-yang-terbukti-langgar-kode-etik-sepanjang-januari, diakses 21 Maret 2024.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1974 tentang Syarat-syarat yang Harus Dilengkapi Untuk Mengusulkan Kenaikan Pangkat bagi Hakim.

Suteki, Pakar Hukum dan Masyarakat, Wawancara Pribadi, Semarang, 15 Maret 2024.

Titik Triwulan Tutik, “Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945”, Jurnal Dinamika Hukum (Vol.12 No.2), 2012. DOI: https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.51

T. Gayus Lumbuun, “Tantangan Pembaruan Pengadilan Khusus dalam Perspektif Mahkamah Agung”, dalam: Hermansyah (eds), Putih Hitam Pengadilan Khusus, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2013.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Van Dijck, G. Kwaliteit van de juridische annotatie: Een empirische studie naar kenmerken en kwaliteitsindicatoren. (Juridische Methodologie). Boom Juridische Uitgevers. 2011.

Published

02-12-2024

How to Cite

Anjani, D. P., Darmawan, M. L., Daniswara, M. A., & Saleh, M. A. (2024). Pengawasan Hakim Melalui Pembaharuan Sistem Eksaminasi Terintegrasi di Indonesia : (Penguatan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Implementasi Sistem Terintegrasi Eksaminasi Nasional (SITENAS) guna Menjaga Kualitas, Integritas, dan Kredibilitas Hakim). Judex Laguens, 2(3), 357–381. https://doi.org/10.25216/ikahi.2.3.12.2024.357-381

Issue

Section

Articles